transportasi ‘khusus’ wanita

di dalam gerbong

Hampir sebulan yang lalu, PT Jakarta Commuter meluncurkan layanan baru mereka, Gerbong Khusus Wanita. Setiap rangkaian KRL AC, di ujung-ujung rangkaiannya dikhususkan untuk penumpang wanita.

Pada hari-hari pertama beroperasi, banyak kaum adam yang masa bodoh dengan pengkhususan ini, dan memaksakan masuk ke gerbong khusus dengan alasan yang bermacam-macam. Terkadang pria-pria ini pindah gerbong kalau ditegur. Ada juga yang ‘tambeng’ dan tetap saja berdiri di antara 80-an wanita di sekitarnya, walaupun sudah diteriaki sindiran-sindiran nyinyir (ah, mulut wanita!).

Lama kelamaan, jenis pria yang bodoh bisa membaca namun tidak paham ini pun berkurang, karena ada petugas di dalam yang siap mengusir penumpang pria yang ikut. Rupanya, selain persuasif lewat tulisan dan seruan pengeras suara, masih perlu sosok untuk bertindak langsung. Hmm, begitu sulitkah bangsa kita ditertibkan tanpa penertiban fisik?

Hal yang mirip terjadi di jalur Transjakarta. Seiring dengan maraknya pelecehan seksual di dalam bis transjakarta, di halte-halte alumunium itu dipasang jalur antrian yang ditempel dengan selembar kertas, di kiri laki-laki, di kanan wanita. Namun lagi-lagi hal ini tidak berlaku sama sekali. Yang mengantri, siapa kuat ia dapat maju, apalagi di halte-halte padat seperti Dukuh Atas.

Apakah di halte-halte kecil lebih bisa ditertibkan? Ternyata sama saja, tempelan tulisan itu lebih seperti hiasan tanpa makna, tanpa penetrasi petugas untuk mengarahkan, hampir sulit untuk mengarahkan pemisahan antrian berdasarkan gender dengan kesadaran sendiri dari pembacanya. Mungkin juga karena ruang halte yang berbentuk memanjang dengan bukaan samping, jadi menyulitkan antrian.

Sebenarnya, apa alasan dari penyedia jasa transportasi untuk menyediakan layanan ‘khusus’ ini?

Kalau dilihat apa yang terjadi di kendaraan umum, mungkin yang paling ditakuti adalah terjadinya pelecehan seksual di dalam kereta. Tindak kejahatan lain, jambret, copet, dan sejenisnya mengancam baik kaum adam maupun kaum hawa. Beberapa teman kuliah saya, perempuan pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan ini di KRL. Meskipun ditegur, pelaku tetap saja tidak merasa bersalah.

Jaman sekarang, dimana kaum perempuan juga banyak beraktivitas di luar rumah, dan potensi kejahatan terhadap mereka pun meningkat. Memang, perempuan butuh dilindungi, tapi ada ketakutan bahwa pengkhususan ini malah memperlihatkan bahwa perempuan itu lemah dan butuh dilindungi. Bisa-bisa ada sindiran dari laki-laki, bahwa perempuan yang minta emansipasi dan disetarakan, tapi koq tidak bisa melindungi diri, masih butuh pengkhususan begini.

Pelecehan seksual dalam kendaraan umum, sejauh ini yang saya dengar, hanya dialami perempuan, hampir tidak ada laki-laki yang melaporkannya. Karena itu, penyedia layanan transportasi menyediakan ‘pengkhususan’ baik jalur maupun ruangnya.

Tentunya yang diharapkan bukannya hanya dengan adanya pemisahan ini maka pelecehan akan berkurang drastis. Seharusnya sanksi bagi pelaku pelecehan yang diterapkan dengan maksimal, tidak hanya dengan hanya disoraki atau dipelototi, tapi juga tindakan hukumnya yang jelas, sehingga membuat jera. Sehingga perempuan tidak harus hidup dalam bubble perlindungan semu seperti ini.

depok, 12.09.10

Advertisements

hijau, hijau, hijau, Jakartaku

sedikit hijau di ruang kota

Mencari hijau di Jakarta?

Di Jakarta yang hijau kita akan temui taman-taman di mana-mana. Setiap jalan ada jalur hijaunya, ruang terbuka hijau ada di setiap wilayah. Anak-anak berlarian di lapangan bola, kekasih bergandengan di taman. Trotoar dari paving block dilalui oleh kaki-kaki  yang melangkah di bawah naungan pohon. Angsana, lamtoro, flamboyan, meneduhi banyak ruas jalan ibukota.

Mimpi?

Bisa jadi. Melihat perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta, kabarnya ruang terbuka hijau (RTH) hanya 13,9 % dari  total luas wilayah. Berapa yang dibutuhkan sebenarnya? Target sebenarnya yang untuk memenuhi kebutuhan bernapas penduduk Jakarta sejumlah 8.524.022 1) jiwa ini sebenarnya minimal 30 %. Itu baru penduduk. Bagaimana dengan penduduk harian yang ada di Jakarta hanya siang hari saja. Berarti jumlah kebutuhan ruang hijaunya makin besar.

Hmm, rasanya masih jauh dan sulit dicapai. Untuk menaikkan dari yang sekarang 9,6 % menjadi 13,9% saja banyak sekali lahan yang harus dibebaskan.2) Sebenarnya ketentuan bahwa RTH 30 % itu ditargetkan 20 % di ruang publik, artinya RTH yang diusahakan pemerintah, dan 10 % di lahan pribadi yang seting dijadikan syarat untuk pengurusan IMB. Di gambar blad RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dijelaskan, ketentuan prosentase ruang terbuka, yang dinyatakan sebagai KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang harus dipatuhi oleh pemilik lahan. Tapi sayangnya, ruang hijau pun masih terkena permainan korupsi. Pemilik lahan masih serakah berusaha memenuhi lahannya dengan bangunan, sehingga kongkalikong dengan petugas badan pertanahan pun terjadi. Hijau daun, hijau rumput, bisa ditukar dengan hijau uang.

Miris rasanya. Betapa sulit untuk menahan diri membangun seluas-luasnya, untuk tetap membuka ruang hijau. Hanya karena merasa sanggup membayar, pemilik-pemilik lahan itu hanya membayar denda saja tanpa berpikir bahwa tanah terbuka itu mereka tutup dengan semena-mena. Seharusnya itu tak bisa tergantikan dengan denda, seharusnya tak ternilai. Denda tidak akan menyelesaikan masalah.

Kemana jadinya larinya uang denda tersebut?  Apakah dijadikan pos Badan Pertanahan untuk membebaskan lahan hijau menggantikan kebutuhan ruang hijau wilayah, atau digunakan sebagai sumber penghasilan yang akan digunakan ‘untuk kepentingan rakyat’ entah apa.

Bagaimana kalau seandainya benar-benar 30 % dari kota Jakarta jadi ruang hijau? Mungkin tidak akan membosankan lagi. Mungkin ibukota sudah tidak di sini. Mungkin barulah kita bisa bernafas lega.

“God still creates everything but land…” demikian kata Sunardjono Danudjo. 3)


Teater Atap Salihara . 04.09.10  :  16.48.

sumber :

1)  Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 2)  Antaranews 3)   Dinas Pekerjaan Umum